TARAKAN – Peningkatan ketahanan pangan merupakan isu yang krusial, terutama bagi daerah dengan potensi pertanian yang besar namun terkendala oleh keterbatasan anggaran.
Di Kalimantan Utara (Kaltara), sektor pertanian menjadi salah satu perhatian utama Komisi II DPRD Provinsi Kaltara, mengingat anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) yang terbilang sangat minim, yakni hanya sebesar Rp 14 miliar.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara Muhammad Nasir, mengungkapkan anggaran yang terbatas ini, tentu saja menjadi tantangan besar dalam mendorong swadaya pangan yang mandiri dan berkelanjutan di wilayah ini.
“Dengan anggaran sebesar itu, sulit bagi DPKP Kaltara untuk menjalankan berbagai program yang mendukung ketahanan pangan,” jelas Nasir belum lama ini.
Menurutnya, anggaran yang ideal untuk sektor pertanian harus mencapai sekitar 2 persen dari total anggaran daerah, yang diperkirakan sekitar Rp 60 miliar. Dengan anggaran yang lebih besar, sektor pertanian bisa berkembang lebih optimal, mendukung peningkatan produksi pangan lokal, dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Selain itu, sektor pertanian membutuhkan perhatian lebih, karena sektor ini tidak hanya menyangkut kebutuhan pangan dalam provinsi, tetapi juga menjadi komponen penting dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang tengah dipersiapkan.
Kaltara masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan, terutama beras dan sayur-sayuran. Beras yang dikonsumsi di daerah ini masih banyak diimpor dari luar Kaltara, bahkan dari luar provinsi.
Begitu pula dengan sayuran, banyak yang datang dari Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pertanian di Kaltara belum tergarap secara maksimal.
Padahal Kabupaten Bulungan dan Malinau, memiliki potensi pertanian yang sangat besar, terutama untuk produksi beras dan komoditas pertanian lainnya. Dengan iklim yang mendukung dan tanah yang subur, kedua kabupaten ini memiliki peluang untuk menjadi sentra pangan yang dapat memenuhi kebutuhan lokal dan bahkan mendukung pasokan pangan ke wilayah lain.
Komisi II berharap agar dinas terkait dapat mendorong peningkatan sektor pertanian di kedua kabupaten ini, sehingga Kaltara bisa menjadi penyangga pangan yang mandiri. (***)
