Guna optimal pembangunan dan pelayanan publik, skrining ketat pos belanja APBD perlu dilakukan
Paguntara.com – TANJUNG SELOR, Wakil Ketua DPRD Kaltara H. Muddain menekankan agar Pemprov Kaltara melakukan skrining ketat terhadap seluruh pos belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Skrining sendiri bertujuan agar untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan efektif dan efisien.
Selain itu, skrining membantu mengidentifikasi dan menolak pengeluaran yang tak perlu, pos belanja pada APBD masih ada beberapa catatan.
“Belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat harus diminimalkan. Pemerintah perlu fokus pada program yang benar-benar menyentuh kepentingan publik,” pintanya.
Hal ini bisa membantu pemerintah memastikan bahwa dana diarahkan untuk kegiatan dan program yang memberikan manfaat langsung pada masyarakat dan pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditambah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merencanakan belanja mereka secara cermat.
Ia menegaskan bahwa anggaran daerah harus diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan serta penguatan ekonomi masyarakat. Tak hanya itu, perhatian khusus juga perlu diberikan bagi pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang hingga kini masih menghadapi berbagai keterbatasan akses dan pelayanan publik.
“Ini soal prioritas. Jika anggarannya terbatas, maka belanja wajib yang langsung dirasakan masyarakat yang wajib didahulukan,” ujarnya.
Selain prioritas pembangunan, Muddain juga menyoroti efisiensi belanja pemerintah. Ia meminta agar kegiatan yang bersifat seremonial, perjalanan dinas yang berlebihan serta program non esensial lainnya dipangkas.
“Seremonial, perjalanan dinas yang tidak urgens, dan kegiatan yang tidak esensial harus dikurangi. Itu bukan prioritas saat masyarakat menuntut layanan dasar yang lebih baik,” tegasnya.
Menurutnya, efektivitas anggaran harus diikuti dengan penguatan layanan publik dan digitalisasi pemerintahan, sehingga tata kelola birokrasi semakin transparan, cepat dan akuntabel.
“Transformasi digital dinilai penting untuk memperkuat pelayanan di seluruh OPD sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data,” paparnya.
DPRD Kaltara meminta Pemprov mampu melakukan penyisiran anggaran secara objektif, sehingga kebijakan fiskal 2026 benar-benar menjawab kebutuhan strategis masyarakat.
“Dengan anggaran yang efisien dan terarah, pembangunan akan lebih cepat terasa dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat,” tutupnya. (ifa)
