Keterbatasan pangan, Banyak lahan tidur dan lahan belum optimal dikelola perlu jadi perhatian pemerintah
Paguntara.com, TANJUNG SELOR – Masih banyaknya lahan tidur dan sistem pengelolaan lahan dilakukan secara manual menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Kaltara.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Prov. Kaltara), Jufri Budiman, S.Pd mengatakan bahwa untuk menciptakan peluang ketahanan pangan di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diperlukan penanganan terhadap banyaknya lahan tidur dan belum digarap maksimal di wilayah Kaltara.
“Di Kaltara sendiri masih banyak lahan tidur yang tidak dikelola secara optimal, juga sistem pengelolaan yang bersifat manual, untuk ketahanan pangan itu dulu yang perlu diperhatikan.” Katanya, Senin lalu (17/11).
Beberapa hal ini menyebabkan keterbatasan produksi yang berimplikasi pada produksi pangan, sementara jumlah penduduk terus meningkat sehingga terjadi keterbatasan pangan.
Jufri Budiman, S.Pd yang baru-baru ini di tunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Provinsi Kalimantan Utara berharap ada perlakuan khusus dari pemangku kebijakan untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur tersebut agar dapat dikelola oleh Masyarakat lokal.
“Untuk skema-nya bisa bersama Masyarakat, misalkan lahan Pemerintah di Kelola oleh masyarakat dengan sistem bagi hasil, atau misalkan lahannya milik masyarakat dan pemerintah bisa melalui perusda membeli hasil panen untuk pendistribusian ke seluruh Masyarakat Kaltara, atau skema lainnya misalkan pemerintah berkontribusi dengan peralatan pertanian modern, GPS, alat-alat pertanian lainnya, untuk memicu peningkatan produksi pertanian,” tambahnya.
Ia menyebut target Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada sektor ketahanan pangan sudah benar-benar harus dilaksanakan, dan Kaltara harus memulainya dari sekarang, dan perlu segera berbenah diri menjadikan Kaltara surplus produksi pangan.
Ketahanan pangan sendiri termasuk diantaranya sektor Perikanan, Perkebunan dan Peternakan, memiliki skema masing-masing dalam peningkatan produksi sehingga pencapaiannya dapat dimaksimalkan bersama-sama dengan menjadikan Masyarakat ikut ambil bagian, bahkan harus melibatkan para petani millennial dan Gen Z.
“Skema-skema ini perlu dibicarakan lebih lanjut dengan tujuan agar kedepannya Provinsi Kalimantan Utara bisa bersaing dengan daerah lain, minimal kebutuhan untuk kita sendiri sudah terpenuhi, tak perlu lagi mendatangkan dari luar daerah, jika sudah terpenuhi maka harganya bisa turun, dan terjangkau untuk semua kalangan,” pungkasnya.
Sekedar informasi, Provinsi Kalimantan Utara saat ini masih menjadi wilayah tujuan pengiriman sayuran, buah-buahan, beras, telur, daging sapi dan lainnya.
Bahkan, angka masuknya pangan di Kaltara memiliki angka yang cukup fantastis pasalnya produksi petani tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. (ifa)
