SOA bagi wilayah perbatasan dibutuhkan, Disperindagkop dan UKM perlu menganggarkan kembali di Tahun 2026
Paguntara.com – TANJUNG SELOR, Subsidi Ongkos Angkut (SOA) untuk wilayah perbatasan sangat diperlukan untuk menekan harga bahan dan kebutuhan pokok di daerah terpencil dan masih banyak lagi azas manfaatnya.
Mengenai hal itu, DPRD Kaltara mendorong Pemprov Kaltara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UKM untuk kembali menganggarkan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) di Tahun 2026, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
Anggota DPRD Kaltara, Hj. Aluh Berlian meminta kepada pemerintah melalui Disperindagkop dan UKM untuk melakukan penganggaran kembali SOA, terutama bagi wilayah perbatasan yang sangat bergantung pada subsidi ini.
“SOA ini merupakan program strategis yang tidak hanya membantu menekan harga barang kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi dan keterjangkauan logistik,” ungkapnya.
Diketahui manfaat SOA bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan atau terpencil yakni untuk menurunkan biaya distribusi bahan pokok, menstabilkan harga dan menekan kesenjangan harga antar daerah.
Selain itu, SOA juga memperlancar distribusi logistik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut juga mendukung mobilitas masyarakat.
Menurutnya, tanpa SOA, harga barang bisa dua hingga tiga kali lipat dari harga normal. Ini sangat memberatkan masyarakat di perbatasan. Karena itu, pemerintah harus segera mengevaluasi kembali kebijakan penghapusan dan memastikan SOA kembali menjadi prioritas dalam rancangan anggaran perubahan maupun tahun berikutnya.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak jadi tidak ada alasan untuk menunda pengembalian anggarannya,” ungkapnya.
DPRD juga meminta Disperindagkop dan UKM menyiapkan skema distribusi yang lebih efektif agar subsidi bisa tepat sasaran.
Selain itu, pengawasan di lapangan perlu diperkuat untuk memastikan subsidi benar-benar menurunkan harga barang di tingkat masyarakat. Program SOA wajib berjalan efektif dan efisien.
“Dengan tekanan kebutuhan logistik di wilayah perbatasan yang terus meningkat, pemberlakuan kembali SOA adalah langkah yang mendesak. Ini soal keadilan dan pemerataan pembangunan. Pemerintah harus hadir,” tegasnya. (Ifa)
