Kaltara Krisis Pasokan Telur, DPRD Desak Intervensi Pemerintah Atasi Defisit 23 Ribu Ton
Paguntara.com – TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kini berada dalam bayang-bayang krisis kemandirian pangan, khususnya pada komoditas telur ayam.
Berdasarkan data Neraca Pangan 2026 yang dirilis Dinas Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, daerah termuda di Kalimantan ini mengalami defisit pasokan telur yang sangat signifikan.
Kesenjangan antara produksi dan konsumsi lokal terlihat sangat mencolok.
Produksi petelur lokal saat ini hanya menyentuh angka 2.108 ton per tahun, sementara kebutuhan masyarakat melonjak drastis hingga 25.685 ton per tahun.
Kondisi ini memaksa Kaltara bergantung sepenuhnya pada pasokan dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan untuk menutupi kekurangan sekitar 23 ribu ton.
Ketua Komisi III DPRD Kaltara sekaligus Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kaltara, Jufri Budiman, S.Pd, M.M, menegaskan perlunya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memacu produktivitas peternak di empat kabupaten dan satu kota.
“Kebutuhan kita sangat tinggi. Pemerintah daerah tidak bisa tinggal diam; harus ada kolaborasi nyata dengan peternak lokal melalui penyediaan infrastruktur dan stimulan yang tepat sasaran,” ujar Jufri pada Selasa pagi (17/03/2026).
Jufri menawarkan tiga skema strategis yang dapat dikaji oleh kepala daerah untuk memutus ketergantungan pasokan luar daerah diantaranya
Stimulus Infrastruktur dan Pertanian Terpadu yakni Pemerintah menyediakan bantuan berupa pembangunan kandang modern (seperti Cage, Deep Litter, atau Aviary System), bibit, serta pakan melalui konsep pertanian terintegrasi.
Penjualan hasil panen nantinya dapat dikelola oleh Perusda untuk membantu pengembalian modal infrastruktur secara bertahap.
Optimalisasi Koperasi dengan pembentukan atau penguatan koperasi yang berfungsi menyediakan sarana produksi ternak (sapronak) secara terjangkau.
Koperasi juga berperan sebagai penyerap (offtaker) hasil produksi peternak dengan harga pasar guna menjaga stabilitas ekonomi peternak.
Intervensi Penuh Perusda, Pemerintah melalui Perusahaan Daerah mengambil alih hulu hingga hilir sektor peternakan mulai dari kandang, pembibitan, hingga distribusi langsung ke konsumen untuk menjamin kendali harga di pasar.
Selain masalah populasi ayam, tingginya harga pakan menjadi kendala utama yang dikeluhkan peternak.
Jufri mengungkapkan bahwa biaya operasional pakan saat ini bisa memakan porsi hingga 50 persen dari total biaya produksi.
“Kami sering mendengar keluhan peternak soal pakan yang terus naik.
Solusinya, pemerintah melalui unit usaha Perusda harus berani berinvestasi membangun pabrik pakan lokal dengan memanfaatkan bahan baku yang tersedia di Kaltara,” tambahnya.
Langkah ini diyakini mampu menekan biaya produksi secara signifikan sehingga harga telur di tingkat konsumen lebih stabil.
Jufri menegaskan bahwa DPRD Kaltara siap memberikan dukungan penuh dari sisi penganggaran sepanjang program tersebut berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.
“Kita tidak bisa terus-menerus menunggu investor masuk tanpa kepastian. Pemerintah daerah harus mengambil langkah berani sekarang juga,” Terangnya. (***)
