DPRD Kaltara Desak Kejelasan Nasib Permukiman Warga di Kawasan Industri Tanah Kuning–Mangkupadi
Paguntara.com – TARAKAN– Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat koordinasi krusial guna menyamakan persepsi terkait penataan ruang di Kabupaten Bulungan, Rabu (20/5/2026).
Rapat ini fokus menyoroti nasib permukiman warga eksisting yang kini masuk dalam zona industri.
Digelar di Kantor Badan Penghubung Prov. Kaltara, pertemuan ini mempertemukan pihak legislatif, Pemerintah Provinsi Kaltara, dan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Agenda ini merupakan tindak lanjut serius untuk membahas wilayah permukiman warga di Tanah Kuning–Mangkupadi yang saat ini masuk dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) kawasan industri.
Rapat ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Kaltara, H. Muddain, ST dan dipimpin oleh Ketua Pansus, H. Muhammad Nasir, S.Pi., MM, serta dihadiri oleh anggota pansus yaitu Pdt. Robenson Tadem, H. Aluh Berlian, SH., M.Si, Dino Andrian, SH., Ruman Tumbo, SH, Agus Salim, S.Sos., Rakhmat Sewa, Moh, Nafis, ST, Adi Nata Kusuma dan Saleh, SE. Serta turut hadir dari perwakilan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.
Anggota dewan menilai perlu adanya batas dan aturan yang jelas agar mega proyek industri tidak menggusur atau merugikan hak-hak masyarakat lokal yang sudah bertahun-tahun menetap di sana.
Fokus Utama Pembahasan Pansus RTRW dengan menyelaraskan data tata ruang antara Pemprov Kaltara, Pemkab Bulungan, dan kondisi riil warga di lapangan.
Perlindungan Hak Warga dengan memastikan permukiman eksisting masyarakat Tanah Kuning–Mangkupadi tidak terabaikan oleh ekspansi industri.
Pencegahan Regulasi Ganda yakni Mengantisipasi tumpang tindih kebijakan yang bisa memicu konflik agraria atau sosial di kemudian hari.
Melalui sinkronisasi ini, DPRD Kaltara berharap draf RTRW yang sedang disusun mampu menghasilkan win-win solution (solusi saling menguntungkan).
Dengan begitu, roda pembangunan industri strategis di Bulungan tetap bisa berjalan cepat tanpa harus mengorbankan ruang hidup masyarakat setempat. (***)
