Sebut Data di Atas Kertas Tak Relevan, Anggota DPRD Kaltara Semprot Pertamina Terkait Kelangkaan BBM di Perbatasan
PAGUNTARA.COM – TARAKAN | Suasana rapat koordinasi antara Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dengan pihak Pertamina Patra Niaga Tarakan pada Rabu (4/3/2026) berlangsung memanas. Agenda yang awalnya membahas kesiapan pasokan BBM dan gas menjelang Lebaran tersebut berubah menjadi ajang kritik tajam terhadap kinerja pengawasan Pertamina.
Ketegangan bermula saat Pertamina memaparkan bahwa stok BBM dan gas dipastikan aman dengan proyeksi kenaikan pasokan sebesar 12 persen dari hari biasanya. Namun, data administratif tersebut langsung dibantah keras oleh Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Arming.
Ia menilai angka 12 persen yang dipaparkan Pertamina hanyalah “data di atas kertas” yang berbanding terbalik dengan realita pahit di wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Nunukan.
“Soal pasokan naik 12 persen itu tidak bisa jadi acuan. Faktanya di lapangan, lihat saja APMS dan SPBU di perbatasan. Setelah pengisian, mereka hanya beroperasi dua hari, sisanya tutup. Bagaimana bisa dibilang cukup?” tegas Arming.
Anggota Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat ini menambahkan bahwa kelangkaan ekstrem sering terjadi di wilayah Sembakung, Sebuku, hingga Lumbis. Ia meminta Pertamina tidak hanya terpaku pada urusan distribusi, tetapi abai dalam hal pengawasan (maintenance, red).
Arming juga menyoroti program Pertashop yang awalnya dianggap sebagai solusi bagi masyarakat di pelosok. Namun, minimnya bimbingan dan pengawasan ketat membuat masalah lama seperti antrean mengular dan kelangkaan tetap terjadi.
“Pengusaha sudah keluar modal besar, jual tanah untuk buka Pertashop. Tapi hasilnya sama saja, BBM disalurkan tanpa pengawasan ketat. Ini ada apa? Pertamina jangan tutup mata,” ungkapnya.
Sebagai wakil rakyat yang intens turun ke wilayah pedalaman, Arming mengaku miris melihat kondisi warga perbatasan. Ironisnya, Kaltara sebagai daerah penghasil minyak justru membuat warganya bergantung pada produk negara tetangga.
Ketergantungan pada Malaysia, Karena ketidakpastian stok dalam negeri, masyarakat perbatasan lebih dominan membeli BBM dari Malaysia yang lebih mudah didapatkan.
Beban Hidup, yakni Di saat warga kota sudah menggunakan gas, warga pedalaman masih mengandalkan minyak tanah dengan antrean yang sangat panjang.
Di akhir pernyataannya, Arming memberikan tantangan terbuka kepada jajaran Pertamina untuk turun langsung dan tinggal selama tiga bulan di perbatasan guna merasakan langsung penderitaan masyarakat.
Ia meminta Pertamina segera mengambil langkah konkret dan memberikan sanksi (punishment) tegas jika ditemukan adanya oknum yang bermain di balik kelangkaan ini.
“BBM ini ibarat uang cari barang, jadi buruan banyak orang. Perlu pengawasan komprehensif. Jika tidak ada tanggapan dan langkah nyata, kami pastikan masalah ini akan kami bawa langsung ke Pertamina Pusat,” pungkasnya tegas. (Ifa)
