Antrean BBM di Tarakan Tak Kunjung Usai, Komisi III DPRD Minta Pertamina Tarakan Lapor ke Pusat
PAGUNTARA.COM, TARAKAN – Persoalan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Tarakan seolah menjadi benang kusut yang tak kunjung terurai.
Mulai dari kendala pendistribusian, ancaman kelangkaan, hingga pemandangan antrean panjang truk di setiap SPBU dan APMS yang masih terus terjadi setiap harinya.
Menyikapi hal tersebut, Komisi III DPRD Kaltara menggelar pertemuan strategis dengan pihak Pertamina Patra Niaga di Tarakan pada Rabu (4/3/2026).
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi III, Jufri Budiman, bersama anggota komisi lainnya, yakni Rismanto, Yancong, dan Arming.
Dalam pertemuan tersebut, Jufri Budiman menyoroti ketidakkonsistenan operasional stasiun pengisian BBM. Ia menilai pasokan yang masuk ke SPBU maupun APMS masih sangat minim, sehingga memicu sistem buka-tutup layanan.
“Untuk penyaluran ke SPBU dan APMS nampaknya masih kurang. Akibatnya, stasiun BBM sering buka-tutup dan kebutuhan masyarakat maupun industri tidak tercukupi,” ujar Jufri.
Ia menambahkan bahwa masyarakat mulai jengah karena menganggap Pertamina kurang memberikan perhatian serius. Persoalan ini dianggap sebagai “lagu lama” yang terjadi setiap tahun tanpa adanya solusi permanen.
Ada kejanggalan yang ditemukan Komisi III antara laporan administratif dengan kenyataan di lapangan.
Berdasarkan paparan Pertamina, stok BBM (termasuk Pertamax) diklaim dalam kondisi aman dan suplai berjalan lancar. Bahkan, kapal tanker dilaporkan sudah bersiaga untuk proses bongkar muat demi memenuhi kebutuhan di Kalimantan Utara.
Namun, Jufri mempertanyakan mengapa antrean tetap mengular dan operasional SPBU sering terhenti sementara jika stok memang tersedia.
Komisi III pun mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasan di lapangan.
Sebagai langkah konkret, Komisi III mengusulkan skema pemisahan jalur distribusi antara BBM subsidi dan non-subsidi. Hal ini bertujuan untuk mencegah tumpang tindih pemanfaatan BBM, memastikan sektor industri atau proyek besar tidak “mengambil jatah” BBM subsidi, menjamin distribusi tepat sasaran sesuai koridor hukum.
“Supaya kebutuhan industri benar-benar mengambil di jalur yang benar, koridor yang benar,” tegas Jufri.
Pengawasan Ketat dan Koordinasi Pusat
Menutup pertemuan tersebut, DPRD meminta Pertamina memperketat pengawasan operasional SPBU, terutama terkait jam layanan agar tetap optimal.
Pihak legislatif juga meminta agar kendala teknis dan kekurangan stok di daerah ini dilaporkan secara transparan oleh Pertamina Tarakan ke tingkat Pusat.
DPRD berkomitmen akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi lintas instansi guna memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat tetap terjaga. (Ifa)
