Bukan Sekadar Formalitas, DPRD Kaltara Perketat Parameter Kinerja Gubernur Tahun 2025
Paguntara.com – JAKARTA– Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menunjukkan taringnya dalam mengawal kinerja pemerintah.
Sebagai langkah perdana, tim Pansus bertolak ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta untuk memantapkan instrumen pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan TA 2025.
Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, ST, dan Ketua Pansus, Dino Andrian, SH, koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan standar penilaian agar evaluasi terhadap Gubernur tidak hanya menjadi seremoni administratif.
H. Muddain menegaskan bahwa DPRD ingin memastikan transparansi penuh dalam penggunaan anggaran.
Pihaknya tidak ingin terjebak dalam tumpukan laporan kertas tanpa bukti pembangunan yang dirasakan masyarakat.
> “Kami ingin memastikan setiap rupiah yang tertuang dalam APBD 2025 benar-benar terukur *output* dan *outcome*-nya. Konsultasi ini penting agar saat evaluasi nanti, Pansus memiliki parameter yang tajam dan sesuai regulasi terbaru,” ujar Muddain.
Selama pertemuan di Kemendagri, jajaran anggota Pansus, termasuk H. Hamka, Adi Nata Kusuma, Dr. Syamsuddin Arfah, dan Ladullah, memperdalam tiga aspek krusial meliputi Akuntabilitas Data yakni tata cara penyajian data yang valid agar laporan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Objektivitas Capaian adalah menentukan indikator keberhasilan program kerja Gubernur secara nyata di lapangan.
Sinkronisasi Aturan yakni Menyesuaikan proses pengawasan dengan regulasi pusat terbaru untuk menghindari potensi mal administrasi.
Ketua Pansus, Dino Andrian menambahkan bahwa hasil dari belanja ilmu di Kemendagri ini akan langsung dipraktikkan dalam waktu dekat.
“Hasil konsultasi ini menjadi instrumen utama kami. Setelah ini, tim akan segera melakukan peninjauan lapangan (monitoring) untuk mencocokkan laporan di atas kertas dengan fakta pembangunan di lima kabupaten/kota se-Kaltara,” tegas Dino.
Langkah proaktif DPRD Kaltara ini diharapkan mampu mendorong Pemerintah Provinsi untuk lebih disiplin dalam mencapai target-target pembangunan yang telah disepakati bersama. (***)
