Kawal Uang Rakyat, Pansus LKPJ DPRD Kaltara ‘Sidak’ Proyek Strategis di Bulungan
Paguntara.com – TANJUNG SELOR– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan taringnya dalam fungsi pengawasan.
Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah proyek pembangunan Tahun Anggaran 2025 di wilayah Kabupaten Bulungan pada Kamis (16/4/2026).
Tiga punggawa Pansus, yakni Alimuddin, ST.,H. Hamka, S.IP., dan Herman, S.Pi, turun langsung ke lapangan.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa apa yang tertuang dalam laporan dokumen Gubernur selaras dengan realita di lapangan.
Agenda dimulai dengan peninjauan akses jalan di kawasan Kantor DPRD Kaltara.
Sebagai nadi mobilitas pusat pemerintahan, kualitas jalan ini menjadi sorotan utama agar aktivitas kelembagaan tidak terhambat.
Tak hanya jalan, tim juga bergerak memantau progres pematangan lahan untuk tiga instansi strategis yakni Kantor Satpol PP,
Disperindagkop Kaltara, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
“Pematangan lahan adalah tahap awal yang sangat menentukan keberlanjutan fisik bangunan ke depannya. Kami ingin memastikan pondasi ini sudah siap sepenuhnya sebelum masuk ke tahap konstruksi,” tegas Alimuddin di sela-sela peninjauan.
Ketelitian Pansus tidak berhenti pada infrastruktur fisik skala besar.
Saat menyambangi Gedung Diklat BPSDM, tim melakukan pengecekan mendetail terhadap pengadaan mebeleur.
Mereka mencocokkan spesifikasi barang yang tersedia dengan dokumen perencanaan.
Hal ini dilakukan demi menjamin kenyamanan para aparatur negara saat menjalani pendidikan dan pelatihan nantinya.
Sebagai kegiatan pamungkas, Pansus segera menggelar pertemuan internal di Kantor DPRD Kaltara untuk membedah seluruh temuan lapangan dan kelengkapan berkas.
Analisis tajam dari para anggota dewan ini nantinya akan dikonversi menjadi Rekomendasi Resmi DPRD terhadap LKPJ Gubernur.
Aksi proaktif ini menjadi bukti nyata komitmen DPRD Kaltara dalam menjaga transparansi.
Mereka memastikan setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar dikelola secara akuntabel demi kemajuan pembangunan di Kaltara. (***)
