Dari Semenisasi Jalan hingga Alat Tani, Wakil Ketua DPRD Kaltara Janji Perjuangkan Kebutuhan Rill Konstituen
Paguntara.com – BULUNGAN – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Muhammad Nasir, kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal suara rakyat.
Melalui Reses Masa Persidangan II Tahun 2026, politisi senior ini turun langsung menyambangi masyarakat di lima titik strategis wilayah Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung (Dapil Kaltara 2).
Kegiatan yang berlangsung intensif ini dipusatkan di Jalan Kapur, Jalan Semangka, dan Tanjung Palas Hulu (Tanjung Selor), serta menjangkau wilayah Tanjung Palas Tengah dan Tanjung Palas.
Kehadiran Nasir dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai keluhan yang selama ini belum tersentuh pembangunan maksimal.
Dalam pertemuan tersebut, persoalan infrastruktur dasar menjadi aspirasi yang paling mendominasi. Warga secara spesifik mendesak adanya perbaikan jalan lingkungan melalui semenisasi, pembenahan sistem drainase untuk mencegah genangan saat hujan, hingga pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) guna meningkatkan keamanan pemukiman.
Tak hanya infrastruktur fisik, sektor pertanian juga mendapat sorotan tajam.
Para kelompok tani mengeluhkan sulitnya akses terhadap pupuk subsidi dan berharap adanya bantuan peralatan pertanian modern demi mendongkrak produktivitas hasil bumi mereka.
Sejumlah poin penting yang berhasil dihimpun dalam reses kali ini yakni pembukaan lahan dan perbaikan jalan di Desa Gunung Seriang, dukungan pembangunan Pesantren Fatimah Azzahra di Desa Gunung Sari KM 12, pembangunan pagar serta semenisasi di SMA Tanjung Palas, pembangunan jembatan bongkar buah di Desa Sekang, pengadaan alat kerja bakti, bantuan seragam arisan ibu-ibu, hingga penyediaan keranda jenazah untuk keperluan fardu kifayah.
Menanggapi banyaknya usulan tersebut, H. Muhammad Nasir menegaskan bahwa seluruh aspirasi telah dicatat secara resmi ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokpir) DPRD Kaltara.
“Semua usulan ini, mulai dari yang sifatnya fisik seperti jembatan dan jalan, hingga bantuan sosial untuk ibu-ibu dan kelompok tani, adalah amanah yang harus kami perjuangkan di meja legislatif,” ujar H. Muhammad Nasir, Rabu (25/2/2026).
Ia menambahkan, usulan tersebut nantinya akan dipilah sesuai kewenangan, baik yang menjadi ranah Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Kabupaten.
Langkah selanjutnya adalah membawa aspirasi ini ke rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
“Kami berkomitmen mengawal usulan ini agar masuk dalam skema pendanaan APBD, baik murni maupun perubahan.
Terutama untuk proyek mendesak seperti akses jalan desa dan sarana pendidikan yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak,” tutupnya. (***)
