Wujudkan keluhan Jadi Program, Jufri Budiman Tekankan Skala Prioritas di Reses 2026.
Paguntara.com, TARAKAN – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Jufri Budiman, S.Pd., kembali turun ke lapangan untuk menjemput aspirasi masyarakat dalam agenda Reses Masa Sidang I Tahun 2026. Kegiatan yang berpusat di Kota Tarakan pada Rabu (4/2/2026) ini dimanfaatkan warga untuk mengadukan berbagai persoalan fasilitas publik.
Dalam kunjungannya, legislator dari Partai Gerindra ini menegaskan bahwa reses adalah instrumen vital bagi DPRD untuk memastikan kebijakan pemerintah menyentuh kebutuhan rill di tingkat bawah.
“Tujuan reses ini adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat agar lembaga bisa menyentuh langsung apa yang dibutuhkan di wilayah ini. Hari ini saya mulai di Karang Anyar dan nanti malam akan berlanjut ke wilayah Pantai Amal,” ujar Jufri di hadapan konstituennya.
Fokus pada Skala Prioritas
Berdasarkan dialog interaktif dengan warga, mayoritas usulan masih berkutat pada masalah infrastruktur dasar.
Beberapa poin utama yang disampaikan masyarakat meliputi perbaikan drainase untuk mengatasi titik-titik banjir kemudian semenisasi jalan lingkungan yang rusak juga
pembangunan turap untuk mencegah longsor, pembangunan posyandu.
Menanggapi tumpukan usulan tersebut, Jufri menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menuntut adanya skala prioritas. Ia memastikan setiap kebijakan yang diambil akan berpihak pada kemaslahatan orang banyak.
> “Apabila ada banyak usulan dalam satu wilayah, kita akan melihat mana yang paling darurat dan mendesak. Kita melihat dari sisi kebutuhan orang banyak, itulah yang akan menjadi prioritas utama kami,” tegas Jufri.
Realisasi aspirasi tahun sebelumnya terkait pertanyaan warga mengenai usulan tahun lalu, Jufri memberikan klarifikasi yang transparan.
Meski sempat terkendala teknis pada APBD 2025, ia memastikan bahwa program-program bantuan kini sudah terealisasi dan dapat dinikmati masyarakat di awal 2026 ini.
“Memang sempat ada keterlambatan anggaran di 2025, namun di akhir tahun hingga awal 2026 ini semua sudah berjalan. Mulai dari semenisasi jalan, bantuan alat tangkap untuk nelayan, hingga bantuan di sektor perkebunan,” pungkasnya.
Hasil reses ini nantinya akan dihimpun menjadi pokok-pokok pikiran (Pokpir) DPRD Kaltara untuk kemudian diperjuangkan dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah provinsi. (Ifa)
