Satu Pekan Harus Bergerak! Don Muzakir Ancam Reshuffle Ketua DPD Tani Merdeka Kaltara yang Pasif
Paguntara.com – TARAKAN — Genderang perang terhadap ketahanan pangan resmi ditabuh di beranda terdepan Indonesia. Provinsi Kalimantan Utara kini menjadi episentrum baru penguatan sektor agraria lewat pelantikan serentak pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia untuk empat kabupaten strategis yakni Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung, di Lapangan parkir Hotel Tarakan Plaza pada Sabtu (11/7).
Namun, suasana pasca pelantikan langsung memanas. Agenda yang berlangsung di Bumi Benuanta ini menegaskan bahwa organisasi pejuang pangan ini tidak butuh pengurus yang sekadar gemar seremonial, melainkan para “panglima tempur” yang siap turun ke lumpur sawah dan ladang.
Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kaltara, Jufri Budiman, S.Pd., M.M., yang memimpin langsung prosesi sakral pengukuhan tersebut, langsung memasang standar tinggi.
Sesaat setelah sumpah jabatan diucapkan, ia langsung memberikan instruksi keras dan menolak kompromi terhadap kelambatan.
Jufri menegaskan bahwa jabatan yang baru diemban adalah sebuah tanggung jawab moral yang besar terhadap nasib para petani di Kaltara.
“Setelah dilantik, saya mengingatkan agar seluruh ketua DPD segera menjalankan program kerja di wilayah masing-masing dan mendukung program kerja presiden” tegas Jufri Budiman di hadapan ratusan kader.
Jufri menjabarkan bahwa sinergi mutlak harus segera dibangun. Program kerja di tingkat kabupaten tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan wajib tegak lurus mengamankan visi besar ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah pusat demi terwujudnya kedaulatan pangan nasional.
Langkah tegas Jufri Budiman mendapat legitimasi penuh dari Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, yang hadir langsung memantau jalannya pelantikan.
Don Muzakir mengakui Kaltara memiliki tantangan geografis yang berat, namun hal itu pantang dijadikan alasan untuk bersikap pasif.
“Saya sudah beberapa kali turun ke wilayah Kalimantan, potensinya luar biasa,” ungkap Don Muzakir.
Melihat potensi perkebunan, pertanian, hingga perikanan Kaltara yang begitu masif, Don Muzakir langsung memberikan *ultimatum* (tenggat waktu) yang sangat ketat yakni satu minggu.
Jika dalam waktu tujuh hari ke depan pengurus di empat kabupaten tidak menyetorkan perencanaan program kerja yang konkret ke mejanya, ia tidak akan segan-segan mencopot jabatan Ketua DPD yang baru dilantik tersebut.
“Di saat Anda tidak bergerak, di saat Anda setelah dilantik, Anda hanya duduk bersantai di kantor tanpa berbuat apa-apa, niscaya swasembada pangan yang kita harapkan di Kalimantan Utara ini tidak bisa terwujud,” cetus Don Muzakir.
Sebagai organisasi yang memikul mandat langsung dari Presiden selaku Dewan Pembina, Tani Merdeka Indonesia diinstruksikan untuk bergerak dinamis hingga ke tingkat desa.
Pengurus wajib mengidentifikasi kebutuhan komoditas lokal mulai dari tebu, kopi, kelapa dalam, hingga kacang mente.
Lebih dari itu, Don Muzakir mengingatkan agar seluruh kader bertindak sebagai pengawas ketat distribusi bantuan dari pemerintah, seperti alat mesin pertanian (alsintan) dan bibit, agar tidak diselewengkan.
“Jangan pernah sekalipun menggunakan nama organisasi untuk kepentingan pribadi,” tutupnya dengan peringatan keras.
Ia memastikan menjadi mata dan telinga Presiden bahwa Tani Merdeka harus bersih dari praktik pungutan liar (pungli) demi kesejahteraan petani pedesaan, tak tanggung-tanggung siap sikat pungli. (Ifa)
